UPT Eks Karesidenan Kedu Jadi Penutup Rangkaian Kegiatan Pendampingan Pencatatan PDN

MAGELANG - Rangkaian kegiatan Pendampingan Pengisian/Pencatatan E-Tendering, E - Purchasing, Non E-Purchasing/E-Tendering, E-Kontrak dan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Aplikasi SPSE Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jateng memasuki putaran terakhir.

Pendampingan untuk UPT se Eks Karesidenan Kedu, pada hari ini menjadi penutup, Kegiatan tersebut dipusatkan di aula Lapas Kelas IIA Magelang, Jum'at (16/09/2022).

Baca juga: Pemegang Paspor RI yang Hendak Bepergian ke Jerman dapat Mengajukan Pengesahan (endorsement) Tanda Tangan di Kantor Imigrasi

Peserta yang hadir merupakan PPK, Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa serta Pelaksana Anggaran. Ditambah para Kepala UPT se Eks Karesidenan Kedu.

Seperti sebelumnya, Kepala Divisi Administrasi Jusman yang didampingi Ketua UKPBJ Setwil Jawa Tengah, Hazmi Saefi, memberikan pengarahan sebagai pembuka kegiatan..

Baca juga: Kemenkumham Umumkan Seleksi Terbuka Jabatan Dirjen Imigrasi bagi PNS, TNI, dan Polri

Ia mengatakan, pendampingan ini untuk mengakomodir keinginan Kemenkumham guna berkontribusi terhadap percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Dimana sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Penyelenggara Negara diwajibkan untuk melakukan pembelanjaan Produk Dalam Negeri (PDN) minimal 40?ri total anggaran yang dikelola.

Baca juga: Ratifikasi Perjanjian Paris, Sugeng Suparwoto Dorong Pengurangan Emisi Karbon

"Jadi, minimal 40% anggaran yang kita kelola, harus dibelanjakan untuk Produk Dalam Negeri, " ujarnya menjelaskan.

"Dengan kebijakan ini, akhirnya bisa memberdayakan dan mengangkat Usaha Kecil dan UMKM menjadi lebih baik".

Baca juga: Jembatan Penghubung Soppeng-Bone Jadi Fokus Pemprov Sulsel

"Dan pastinya akan sangat membantu masyarakat dan pastinya akan berimplikasi pada percepatan pemulihan ekonomi nasional, " imbuhnya.

Menurut Jusman, bila terlalu banyak belanja produk luar negeri itu, maka akan mempersulit perekonomian nasional dan memperkaya negara lain.

Baca juga: Suir Syam Berharap Seluruh Tenaga Honorer Diangkat Menjadi PPPK

Kadivmin juga mengungkapkan, pendampingan secara langsung dimaksudkan agar hasil yang dicapai lebih optimal.

"Kalau by Phone atau virtual kadang-kadang tidak optimal. Kalau seperti ini, akan ada hasil yang nyata. Lebih maksimal apa yang disampaikan dan apa yang bisa diterima, " ungkapnya

"Di samping karena kita harus selalu bersilaturahmi. Kami juga ingin memunculkan peran Kanwil sebagai pembina" 

"Janganlah hanya bisa menyuruh tapi tidak ada pembinaan. Tidak coaching dan mentoring, " katanya menekankan.

Selanjutnya Jusman membahas mengenai pencatatan, pengamanan, dan pemanfaatan BMN. Bicara tentang perencanaan kinerja dan pelaksanaan anggaran, manajemen SDM.

Baca juga: Andreas Eddy Minta Pemerintah Perbaiki Strategi Komunikasi Publik Pengintegrasian NIK-NPWP

Pada prakteknya, Tim UKPBJ Setwil Jawa Tengah langsung melakukan pendampingan sekaligus evaluasi kinerja UPT yang berfokus pada belanja PDN.

(N.son/***)